Permintaan untuk Penyidikan dan Kritikan terhadap TNI Setelah Ledakan Amunisi di Garut

Dalam menanggapi ledakan amunisi yang tragis di Garut pada 12 Mei 2025 yang menewaskan 13 orang, termasuk empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), kita harus mengakui kebutuhan mendesak akan penyelidikan menyeluruh. Insiden ini bukan sekadar statistik; ini menunjukkan kegagalan besar dalam aspek keselamatan operasional dan akuntabilitas yang telah meninggalkan keluarga berduka dan komunitas dalam keadaan terkejut.

Sebagai warga negara, kita berhak menuntut jawaban dan mengetahui bagaimana bencana semacam ini bisa terjadi di dalam tubuh militer kita.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, telah mengangkat poin penting mengenai perlunya pelaporan publik yang rinci tentang perkembangan penyelidikan. Langkah-langkah transparansi harus diterapkan untuk memastikan masyarakat tidak dibiarkan dalam ketidaktahuan tentang temuan dan implikasi dari tragedi ini.

Kita berhak tahu bagaimana TNI beroperasi dan apa yang salah. Tanpa komunikasi yang jelas dan protokol akuntabilitas, kita berisiko membangun lingkungan di mana kelalaian tidak ditangani dan tragedi serupa bisa terulang kembali.

Selain itu, Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi I DPR lainnya, menyerukan peninjauan menyeluruh terhadap SOP (Standar Operasi Prosedur) pembuangan amunisi. Peninjauan ini jangan hanya sebagai formalitas; harus menghasilkan perubahan substansial yang mengutamakan keselamatan daripada kenyamanan.

Jika TNI tidak mampu menjamin penanganan dan pembuangan amunisi yang aman, bagaimana kita bisa percaya mereka mampu melindungi kita?

Penegasan Oleh Soleh tentang pentingnya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab juga sangat krusial. Akuntabilitas adalah fondasi dari masyarakat demokratis. Kepercayaan masyarakat terhadap TNI telah terguncang hebat, dan tanpa penyelidikan transparan yang mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kita bisa berharap mengembalikan kepercayaan tersebut?

Penyelidikan harus melampaui pertanyaan dangkal dan mengatasi masalah sistemik yang menyebabkan bencana ini.

Kritik dari Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, menyoroti kegagalan TNI dalam penanganan pembuangan amunisi. Pernyataannya tentang langkah-langkah keselamatan yang tidak memadai dan komunikasi yang buruk dengan warga setempat menunjukkan perlunya reformasi mendalam.

Jika TNI ingin mempertahankan kredibilitas dan rasa hormat dari masyarakat, mereka harus mengutamakan akuntabilitas dan memastikan agar kelalaian seperti ini tidak terulang lagi.

Kami bersatu dalam menuntut penyelidikan menyeluruh yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Hanya dengan begitu kita dapat berharap mencegah tragedi di masa depan dan membangun kembali kepercayaan yang telah sangat rusak.