Letnan Jenderal Djaka Dikabarkan Akan Menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai; Tentara Nasional Indonesia Menyatakan: Wajib Pensiun Dini

Seiring beredarnya rumor tentang kemungkinan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama mengambil alih posisi sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kita harus mempertimbangkan implikasi dari pengangkatan tersebut. Perpindahan dari peran militer ke sipil ini menimbulkan pertanyaan signifikan tentang kepatuhan terhadap peraturan militer yang berlaku dan konteks pemerintahan secara lebih luas.

Kita berada di persimpangan jalan di mana pertemuan antara dinas militer dan kepemimpinan sipil menuntut pengawasan yang cermat. Peraturan militer saat ini menyatakan bahwa personel militer aktif harus pensiun atau mengundurkan diri saat beralih ke peran di luar kementerian yang diizinkan. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 3 Tahun 2025, hanya beberapa kementerian tertentu yang mengizinkan personel TNI aktif untuk mempertahankan posisi mereka.

Kementerian Keuangan, yang mengawasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, secara khusus tidak termasuk dalam daftar tersebut. Oleh karena itu, jika Letnan Jenderal Djaka memang mengambil peran ini, ia harus memulai proses pensiun dini atau pengunduran diri dari pos militernya.

Kita tidak bisa mengabaikan implikasi dari langkah seperti ini. Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, juru bicara TNI, menegaskan pentingnya mematuhi kerangka hukum terkait masuknya personel militer ke dalam peran sipil. Penekanan ini menyoroti pentingnya menjaga integritas institusi kita.

Ini juga menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang apakah latar belakang militer harus memengaruhi pemerintahan sipil, terutama di sektor-sektor yang menjadi pusat kesehatan ekonomi bangsa, seperti bea dan cukai serta keuangan. Selain itu, pengangkatan Letnan Jenderal Djaka dapat menetapkan preseden.

Jika kita menerima figur militer dalam peran sipil yang penting ini, kita harus bertanya-tanya apa arti semua ini bagi pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga sipil. Penting untuk menilai apakah tren ini dapat menyebabkan campur tangan militer yang lebih besar dalam pemerintahan sipil, yang berpotensi melemahkan fondasi demokrasi kita.

Sementara kita mempertimbangkan manfaat pengalaman Letnan Jenderal Djaka, kita harus tetap waspada. Kita harus mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap hukum yang dirancang untuk melindungi integritas baik dari militer maupun sektor sipil.

Situasi ini memberi kita kesempatan untuk merenungkan keseimbangan kekuasaan dan pentingnya menjaga peran yang berbeda dalam pemerintahan kita. Pada akhirnya, kita harus memastikan bahwa komitmen kita terhadap kebebasan dan prinsip demokrasi tetap teguh saat kita menavigasi perubahan ini.