Yusril Ungkap Potensi Pelanggaran Konstitusi Jika Keputusan Uji Materi Pemisahan Pemilu Diterapkan

Dalam meninjau keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini untuk memisahkan pemilihan nasional dan lokal, kita berada di titik kritis yang menimbulkan kekhawatiran konstitusional yang signifikan. Putusan tersebut, yang diungkapkan dalam keputusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, menghadirkan sebuah skenario yang merisaukan di mana pemilihan lokal dapat berlangsung 2-2,5 tahun setelah pelantikan Presiden dan anggota DPR-DPD. Garis waktu ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, yang mewajibkan pemilihan setiap lima tahun, tetapi juga memiliki implikasi mendalam terhadap legitimasi yudisial dan integritas pemilihan umum.

Yusril Ihza Mahendra dengan tepat menunjukkan bahwa pemisahan ini menciptakan potensi celah dalam proses pemilihan yang secara tidak sengaja dapat memperpanjang masa jabatan badan legislatif daerah (DPRD) melebihi batas yang diizinkan konstitusi. Perpanjangan tersebut, yang didasarkan pada interpretasi yudisial yang sewenang-wenang, mengancam prinsip perwakilan demokratis. Sebagai masyarakat yang menghargai kebebasan dan pemerintahan konstitusional, kita harus mempertanyakan keabsahan pengaturan sementara selama celah pemilihan ini. Jika kita mengizinkan pejabat yang tidak dipilih untuk berkuasa lebih lama dari yang direncanakan, kita meruntuhkan fondasi demokrasi kita sendiri.

Selain itu, implikasi dari keputusan ini melampaui sekadar garis waktu. Dengan merusak integritas pemilihan yang berasal dari pemilihan yang teratur dan tepat waktu, kita berisiko menciptakan lingkungan yang rawan terhadap konflik hukum. Keputusan Mahkamah Agung, meskipun mungkin beritikad baik, memerlukan pengawasan yang serius. Sangat penting bagi pembuat undang-undang untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan mandat konstitusi; setiap penyimpangan bisa menimbulkan tantangan besar dalam menjaga proses demokrasi yang adil.

Dalam mempertimbangkan seruan Yusril untuk meninjau kerangka undang-undang pemilihan, kita harus mendorong evaluasi komprehensif yang melindungi dari konflik yang timbul akibat pemisahan garis waktu pemilihan. Sangat penting bahwa kita, sebagai warga yang aktif, menuntut agar struktur hukum kita mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang tercantum dalam konstitusi kita.

Keputusan Mahkamah Agung tidak boleh diambil secara enteng; kita harus aktif terlibat dalam diskusi yang menjunjung tinggi integritas proses pemilu kita. Saat kita menavigasi implikasi yudisial ini, kita harus tetap waspada. Pemisahan pemilihan ini menimbulkan ancaman nyata terhadap cita-cita demokrasi kita, dan kita tidak boleh membiarkan setiap keputusan mengorbankan hak-hak rakyat. Menegakkan konstitusi bukan hanya kewajiban hukum; ini adalah tanggung jawab kolektif kita untuk memastikan bahwa demokrasi kita berkembang dan mencerminkan kehendak rakyat.