Perusahaan Aguan Diketahui Memiliki Sertifikat HGB untuk Pagar Laut Tangerang

Perusahaan Aguan baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka memiliki sertifikat HGB untuk mengontrol bidang pantai di Tangerang. Pengungkapan ini menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai legitimasi kepemilikan dan potensi praktik monopoli di wilayah tersebut. Penyandang dana utama perusahaan, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk., memiliki saham yang substansial di PT Cahaya Inti Sentosa, yang mengklaim dominasi atas beberapa bidang pantai. Namun, penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terkait klaim kepemilikan ini menyoroti pertanyaan kritis mengenai kepatuhan regulasi. Seiring berkembangnya situasi, implikasi untuk pemandangan real estat pantai masih belum pasti.

Rincian Sertifikasi HGB

Sementara sertifikasi HGB untuk PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) tampaknya memvalidasi klaimnya atas 20 petak pantai di Tangerang, implikasi kepemilikan ini lebih kompleks.

Legitimasi hukum dari petak pantai ini menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat konsentrasi kepemilikan HGB di wilayah tersebut. Dengan 263 petak air yang tersertifikasi di seluruh Banten, dominasi entitas seperti PT Intan Agung Makmur, yang memegang 234 di antaranya, menunjukkan kecenderungan monopoli dalam real estat pantai.

Investasi besar sebesar IDR 4,16 miliar dalam CISN, yang sebagian besar dimiliki oleh PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), lebih memperumit keadaan.

Implikasi HGB ini memerlukan pengawasan, karena dapat berdampak pada komunitas lokal dan pengelolaan lingkungan.

Struktur Kepemilikan Perusahaan

Struktur kepemilikan PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) mengungkapkan wawasan penting mengenai dinamika real estate pesisir di Tangerang. Dengan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang memiliki porsi kepemilikan dominan sebesar 99,33%, distribusi ekuitas menunjukkan konsentrasi di puncak. Investasi PANI sebesar IDR 4,16 miliar di CISN menunjukkan komitmennya pada pengembangan pesisir.

Struktur ini menekankan keterkaitan antar entitas di wilayah tersebut, mengungkapkan peluang dan tantangan dalam lanskap kompetitif kepemilikan properti pesisir.

Masalah Hukum dan Regulasi

Kekhawatiran tentang legalitas sertifikat HGB di daerah pesisir, khususnya yang dimiliki oleh PT Cahaya Inti Sentosa, telah memicu pengawasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan implikasi hukum dari sertifikasi ini, dengan fokus pada:

• Klaim kepemilikan oleh perusahaan yang terkait dengan Sugianto Kusuma (Aguan)
• Kurangnya tanggapan dari PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk mengenai kepemilikan HGB
• Penolakan sebelumnya tentang kepemilikan penghalang pantai
• Pengakuan atas sertifikat HGB oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang
• Debat berkelanjutan tentang kepatuhan regulasi terhadap kerangka hukum pesisir

Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang transparansi, akuntabilitas, dan masa depan sertifikasi HGB di wilayah tersebut, menantang legitimasi klaim Aguan.