Menolak Tantangan dari Dedi Mulyadi untuk Membongkar Proyek-Proyek di Era Ridwan Kamil

Wali Kota Muhammad Farhan menolak tantangan Dedi Mulyadi untuk mengungkap proyek-proyek dari era Ridwan Kamil dengan memprioritaskan transparansi, penilaian yang menyeluruh, dan konsultasi formal dengan DPRD serta otoritas keuangan sebelum mengambil keputusan terkait infrastruktur seperti Teras Cihampelas. Alih-alih melakukan pembongkaran secara cepat atau mempolitisasi isu tersebut, ia merekomendasikan pemeliharaan rutin, perbaikan terkoordinasi, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal serta pelaku usaha agar keputusan yang diambil benar-benar mendukung kebutuhan publik dan nilai ekonomi, dengan strategi serta contoh lebih lanjut dijelaskan pada rincian berikutnya.

Latar Belakang Kontroversi Teras Cihampelas

Kontroversi Teras Cihampelas berpusat pada tantangan yang dihadapi oleh sebuah proyek pengembangan perkotaan besar di Bandung, Jawa Barat, yang diluncurkan pada tahun 2017 dengan tujuan merevitalisasi kawasan perbelanjaan Cihampelas yang terkenal. Dengan investasi sebesar Rp48,5 miliar, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja di area yang terkenal dengan penjual jeans-nya. Namun, lokasi tersebut sejak itu dikritik karena terbengkalai dan tidak berfungsi, sebagian besar disebabkan oleh masalah infrastruktur yang membuat sulit untuk menyewakan atau menjual ruang komersial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, para pemangku kepentingan sebaiknya melakukan pemeliharaan rutin, melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan, dan memprioritaskan aksesibilitas. Langkah-langkah ini membantu memastikan proyek melayani kebutuhan publik, menghindari kemacetan, dan menjaga karakter unik kawasan tersebut, sehingga mendukung bisnis lokal serta kebebasan bergerak para pengunjung.

Tanggapan Farhan terhadap Tantangan Pembongkaran dari Dedi Mulyadi

Saat menanggapi seruan Gubernur Dedi Mulyadi untuk membongkar Teras Cihampelas, Wali Kota Muhammad Farhan menegaskan bahwa tindakan langsung tidak akan dilakukan tanpa langkah prosedural yang cermat. Farhan menjelaskan bahwa ia sangat menolak usulan pembongkaran tersebut, menekankan bahwa Teras Cihampelas bukanlah beban bagi pemerintah kota. Ia mencatat bahwa belum ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelepasan aset ini, yang merupakan syarat penting untuk proses pembongkaran apa pun. Farhan menekankan pentingnya berkonsultasi dengan DPRD dan otoritas keuangan sebelum mengambil keputusan apa pun. Ia menganjurkan untuk menjaga aset kota dan menyoroti perlunya diskusi yang matang. Pendekatan praktis ini menjamin transparansi dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan partisipatif untuk publik. Selain itu, penekanan Farhan pada proses yang transparan sejalan dengan gerakan yang lebih luas menuju inisiatif pemerintahan terbuka yang meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan resmi.

Rencana Renovasi dan Strategi Pemeliharaan untuk Teras Cihampelas

Sebelum memulai pekerjaan renovasi di Teras Cihampelas, pejabat kota merekomendasikan untuk melakukan penilaian menyeluruh guna mengidentifikasi area spesifik yang membutuhkan perbaikan, seperti jalur pejalan kaki yang rusak, infrastruktur yang aus, atau penerangan yang kurang memadai. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga bertanggung jawab dalam mengelola perbaikan serta peningkatan infrastruktur yang ada, memastikan semua jalur pejalan kaki dan ruang publik tetap aman dan dapat diakses. Sementara itu, Dinas Perhubungan akan fokus pada peningkatan pencahayaan, khususnya untuk pejalan kaki, dengan memasang penerangan overhead dan jalur yang lebih baik. Berbagai dinas kota secara bersama-sama telah mengalokasikan anggaran untuk renovasi ini, memungkinkan upaya pemeliharaan yang terkoordinasi. Pemeriksaan rutin dan pemeliharaan terjadwal tetap menjadi prioritas, dengan Satpol PP dan Dinas Perumahan turut berkontribusi dalam perawatan berkala. Penekanan pada pemeliharaan rutin dan transparansi dalam pelaksanaan proyek mencerminkan komitmen kota terhadap tata kelola yang etis dan akuntabilitas, serupa dengan seruan publik baru-baru ini untuk transparansi dalam proyek infrastruktur besar. Kolaborasi lintas dinas memastikan Teras Cihampelas tetap fungsional dan bernilai historis. Upaya renovasi ini juga sejalan dengan komitmen kota terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pelestarian lingkungan dan ketahanan perkotaan.

Dampak Ekonomi dan Komunitas dari Proyek

Setelah mengevaluasi kebutuhan renovasi dan strategi pemeliharaan di Teras Cihampelas, sangat penting untuk merefleksikan bagaimana upaya-upaya ini secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi lokal dan komunitas di sekitarnya. Penurunan popularitas Teras Cihampelas sejak tahun 2017 telah mengurangi lalu lintas pengunjung, yang berdampak pada pedagang kaki lima dengan penghasilan harian antara Rp 800.000 hingga Rp 1,5 juta. Untuk mengurangi kerugian, penting bagi para pengambil keputusan untuk melibatkan pedagang dan warga dalam setiap tahap perencanaan serta memprioritaskan perbaikan yang mendorong arus pengunjung yang stabil. Langkah-langkah praktis meliputi survei kebutuhan masyarakat, penyesuaian penempatan pedagang agar lebih mudah diakses, dan pemeliharaan fasilitas umum secara konsisten. Keterlibatan yang transparan dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan menjamin proyek tetap relevan dan mendukung usaha kecil, sehingga memperkuat kemandirian ekonomi serta ketahanan komunitas terhadap perubahan yang tiba-tiba.

Dinamika Politik dan Masa Depan Pengembangan Perkotaan di Bandung

Meskipun perbedaan politik sering memengaruhi arah pembangunan kota, para pemangku kepentingan di Bandung dapat mencapai hasil yang lebih efektif dengan mengikuti proses perencanaan yang terstruktur dan inklusif. Untuk mengatasi perselisihan seperti antara Dedi Mulyadi dan Wali Kota Muhammad Farhan terkait Teras Cihampelas, para pemimpin kota harus memprioritaskan komunikasi yang transparan serta forum publik rutin di mana masukan masyarakat secara aktif dicari. Dengan membentuk komite bersama yang melibatkan pejabat pemerintah, perencana kota, dan warga setempat, para pengambil keputusan dapat menilai efektivitas proyek, menyeimbangkan inovasi dengan kepraktisan. Untuk proyek-proyek mendatang, penetapan kriteria evaluasi yang jelas—seperti kegunaan, kebutuhan pemeliharaan, dan manfaat publik—dapat membantu mencegah konflik dan memastikan akuntabilitas yang berkelanjutan. Jika dikombinasikan dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang konsisten, langkah-langkah ini akan mendukung pembangunan kota yang menghargai beragam perspektif dan memaksimalkan kebebasan serta kebermanfaatan bagi seluruh warga Bandung.