Bank Dunia: Garis Kemiskinan Indonesia Rp1,51 Juta per Orang per Bulan

Saat kita menelusuri garis kemiskinan Indonesia, terlihat bahwa angka-angka dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan lanskap ketimpangan ekonomi yang kompleks. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp1.512.000 per orang per bulan, dan sejak tahun 2023 negara ini dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Angka ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dari standar sebelumnya, menyoroti penyesuaian yang dilakukan berdasarkan perhitungan daya beli paritas (PPP) dari tahun 2021. Dengan angka-angka ini, tampak bahwa Bank Dunia menggunakan metode pengukuran kemiskinan yang lebih luas, yang menangkap gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak ekonomi terhadap penduduk.

Sebaliknya, BPS melaporkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.243 per orang per bulan, yang menghasilkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah, yaitu 8,57%. Perbedaan ini antara kedua lembaga menegaskan adanya metodologi yang berbeda dalam menilai tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara BPS menggunakan pendekatan yang lebih lokal, standar konsumsi yang lebih luas dari Bank Dunia mengungkapkan kenyataan yang memprihatinkan: menurut data mereka, sebanyak 68,3% penduduk Indonesia dikategorikan miskin berdasarkan klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas.

Perbedaan pengukuran kemiskinan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang implikasinya terhadap pembuatan kebijakan dan pembangunan ekonomi. Ketika kita mempertimbangkan standar yang lebih tinggi dari Bank Dunia, kita melihat perlunya reformasi ekonomi untuk menangani kemiskinan yang luas dan mempengaruhi begitu banyak orang. Dampak ekonomi dari tingkat kemiskinan ini sangat besar, mempengaruhi berbagai aspek mulai dari hasil kesehatan hingga peluang pendidikan. Jika kita menginginkan masyarakat yang lebih adil dan setara, memahami angka-angka ini menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, garis kemiskinan yang berbeda mencerminkan pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai standar hidup yang layak. Bagi banyak orang, hidup dengan hanya Rp595.243 per bulan mungkin tidak memenuhi kebutuhan dasar, apalagi aspirasi mereka untuk memperbaiki kualitas hidup. Dampak ekonomi dari ambang batas yang rendah ini dapat mempertahankan siklus kemiskinan yang sulit diatasi.

Seiring kita menavigasi lanskap yang kompleks ini, kita harus mendorong kebijakan yang tidak hanya mengakui tingkat kemiskinan tinggi yang ditunjukkan oleh Bank Dunia, tetapi juga berupaya menjembatani kesenjangan yang diidentifikasi oleh BPS. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang.