KPK Mengungkapkan DPRD OKU Menuntut Alokasi Rp 40 M untuk Proyek Agar APBD Disetujui

Seiring berkembangnya penyelidikan KPK, kami mengungkapkan temuan mengkhawatirkan tentang upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU) yang mencoba memanfaatkan persetujuan anggaran untuk keuntungan pribadi. Penyelidikan ini telah menyoroti serangkaian skema korupsi yang telah mengeksploitasi dana publik, mengungkapkan manipulasi sistematis proses anggaran.

Sangat mengkhawatirkan melihat bagaimana anggota DPRD meminta dana kontinjensi sebesar Rp 40 miliar sebagai imbalan atas persetujuan mereka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini bukan pelanggaran kecil; ini adalah eksploitasi terang-terangan kekuasaan legislatif mereka untuk keuntungan finansial.

Selama diskusi pada Januari 2025, kami mengetahui bahwa perwakilan DPRD mengubah pendekatannya. Daripada menuntut uang tunai secara langsung, mereka memanipulasi anggaran untuk mengalokasikan dana untuk proyek fisik. Taktik ini tidak hanya menyamarkan sifat sebenarnya dari tuntutan mereka tetapi juga memfasilitasi bentuk korupsi yang lebih licik.

Ketika nilai proyek yang disepakati dikurangi menjadi Rp 35 miliar karena kendala anggaran, biaya 20% disisihkan secara cerdik untuk anggota DPRD, memastikan bahwa mereka mendapat keuntungan dari manipulasi anggaran ini di bawah kedok proyek yang sah.

Proyek yang terkait dengan korupsi ini termasuk rehabilitasi kediaman bupati dan wakil bupati, bersama dengan pembangunan kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan total sekitar Rp 20,5 miliar. Jelas bahwa proyek-proyek ini tidak dimaksudkan untuk manfaat publik tetapi lebih untuk memperkaya mereka yang berkuasa.

Dengan menggembungkan anggaran untuk departemen PUPR dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar, kita melihat betapa mudahnya DPRD memanipulasi sumber daya keuangan yang seharusnya untuk pengembangan masyarakat untuk melayani kepentingan mereka.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas tata kelola kita. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri: berapa banyak lagi manipulasi anggaran yang tersembunyi dari pandangan publik? Penyelidikan terus-menerus KPK sangat penting dalam mengungkap kesalahan-kesalahan ini, tetapi juga menyoroti kebutuhan akan transparansi yang lebih besar dalam proses legislatif kita.

Tindakan DPRD OKU menunjukkan pengabaian yang mengkhawatirkan terhadap tata kelola etis dan akuntabilitas. Sebagai warga negara, kita layak mendapatkan yang lebih baik. Kita harus mendukung sistem yang mengutamakan kebaikan publik daripada keuntungan pribadi, memastikan bahwa anggaran daerah kita melayani kebutuhan masyarakat, bukan mengisi kantong segelintir orang.

Mari tetap waspada dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang berkuasa, saat kita terus mengungkap lapisan-lapisan korupsi yang mengancam demokrasi kita.