Politik

Perubahan pada Undang-Undang Pemilu – Dampak dan Kontroversi

Guncangan di ranah demokrasi Indonesia: Perubahan UU Pemilu memicu kontroversi dan protes luas. Apa dampaknya bagi masa depan kepercayaan demokratis?

Anda menyaksikan pergeseran penting dalam demokrasi Indonesia dengan perubahan Undang-Undang Pemilu yang memicu perdebatan dan protes yang intens. Amandemen yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan anti-korupsi tetapi menghadapi reaksi balik karena mengabaikan pedoman konstitusi. Protes nasional, yang dipimpin oleh berbagai kelompok, mengekspresikan tuntutan akan transparansi dan demokrasi, mengungkapkan ketidakpercayaan yang meluas. Proses legislatif penuh dengan tantangan, penundaan legislatif, dan ketidakpuasan publik. Masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam memobilisasi aksi, memegang pemerintah bertanggung jawab, dan membentuk legislasi masa depan. Saat Indonesia menavigasi perubahan ini, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana perkembangan ini dapat mempengaruhi integritas pemilu dan kepercayaan demokratis di masa depan.

Daftar Isi

Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Pemilu

Revisi yang diusulkan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Indonesia (UU Pilkada) menimbulkan kontroversi karena kekhawatiran akan pelanggaran konstitusi, memicu protes publik dan menyoroti masalah dalam proses demokrasi.

Saat Anda mendalami latar belakang perubahan ini, Anda akan menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan masalah terkait, menegaskan keputusan mereka sebagai final dan mengikat. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampaknya mengabaikan putusan-putusan ini selama upaya revisi undang-undang mereka, yang menyebabkan keributan publik. Pengabaian yang dianggap terhadap prinsip hukum yang sudah ada ini memicu perdebatan mengenai integritas kerangka demokrasi Indonesia.

Dalam menjelajahi perubahan tersebut, penting untuk memahami implikasi yang lebih luas terhadap persepsi publik. Para pakar hukum telah menunjukkan ketidakpercayaan yang semakin meningkat dalam proses pemilu, dengan kekhawatiran tentang transparansi dan kredibilitas menjadi yang utama.

Revisi semacam itu tidak hanya bersifat prosedural; mereka berisiko menggoyahkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah. Pembatalan cepat RUU Pilkada oleh DPR, menyusul keterlibatan masyarakat dan protes yang intens, menyoroti kekuatan intervensi publik dalam membentuk hasil legislatif.

Kasus ini menjadi momen penting, mendorong refleksi tentang keseimbangan yang rumit antara pemerintahan dan kepercayaan publik.

Reaksi dan Protes Publik

Keributan publik atas revisi yang diusulkan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia memicu gelombang protes, melambangkan tuntutan kolektif yang kuat untuk transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Di seluruh negeri, kelompok masyarakat yang beragam, termasuk mahasiswa dan anggota masyarakat sipil, turun ke jalan.

Protes-protes ini merupakan cerminan jelas dari ketidakpuasan yang meluas terhadap apa yang banyak orang anggap sebagai ketidaktransparanan pemerintah dan pengabaian terang-terangan terhadap proses demokrasi. Peran Anda dalam protes-protes ini menekankan urgensi untuk perubahan dan menyoroti frustrasi terhadap praktik yang tidak demokratis dan politik dinasti.

Demonstrasi ini bukan hanya sekedar unjuk rasa ketidakpuasan; mereka secara efektif menghentikan revisi undang-undang yang diusulkan. Ini menandai kemenangan signifikan bagi advokasi demokrasi, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya tetap terlibat dalam proses politik.

Para ahli hukum telah mengamati bahwa peristiwa-peristiwa ini telah menarik perhatian pada menurunnya kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Namun, partisipasi Anda dalam gerakan-gerakan ini menekankan perlunya kewaspadaan dan keterlibatan yang berkelanjutan.

Dampak pada Kepercayaan Demokratis

Kekhawatiran yang meningkat atas kepercayaan demokratis di Indonesia muncul ke permukaan seiring dengan revisi yang diusulkan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menghadapi reaksi publik yang besar. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kepercayaan terhadap proses demokrasi semakin berkurang. Para ahli hukum menyoroti kekecewaan yang meningkat akibat pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketidakpuasan ini terlihat ketika RUU Pilkada dibatalkan setelah adanya protes publik, yang banyak dilihat sebagai kemenangan bagi advokasi demokrasi, menandakan peningkatan keterlibatan publik dan pengawasan terhadap keputusan politik.

Integritas proses pemilu dipertanyakan dengan lebih dari 310 pelanggaran hukum pemilu yang terdokumentasi. Pelanggaran semacam itu berkontribusi secara signifikan terhadap kecurigaan dan ketidakpuasan publik, merusak kepercayaan terhadap praktik demokrasi yang adil.

Transparansi dalam pencalonan kandidat adalah masalah kritis lainnya, terutama kasus yang melibatkan mantan terpidana korupsi. Kurangnya pengawasan ini menimbulkan keraguan tentang kredibilitas kerangka pemilu dan pejabat yang terpilih.

Saat Anda menavigasi lanskap yang kompleks ini, sangat penting untuk tetap mendapatkan informasi dan terlibat. Memahami dinamika ini tidak hanya memberdayakan Anda tetapi juga mendorong sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk wawasan lebih lanjut, kunjungi halaman kami tentang tantangan pemilu di Indonesia.

Proses Legislatif dan Tantangannya

Di tengah kompleksitas legislatif, hambatan signifikan telah muncul dalam proses merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) di Indonesia. Proses legislatif menghadapi penundaan, terutama ketika rapat paripurna pada 22 Agustus 2024 ditunda karena kurangnya kuorum. Situasi ini menyoroti tantangan dalam mengumpulkan dukungan legislatif dan memicu protes publik di seluruh negeri, mencerminkan ketidakpuasan terhadap proses tersebut. Akibatnya, Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan RUU Pilkada, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Agustus 2024 yang mempengaruhi pendaftaran calon pemilihan daerah.

Tanggal Kunci	Peristiwa	Hasil
22 Agustus 2024	Rapat paripurna ditunda	Kuorum tidak mencukupi
27 Agustus 2024	Putusan Mahkamah Konstitusi	Mempengaruhi pendaftaran calon
Setelah Pembatalan	Protes publik	Pembatalan RUU oleh DPR

Para kritikus berpendapat bahwa proses ini kurang melibatkan konsultasi publik yang memadai, khawatir akan sentralisasi kekuasaan. Sebaliknya, pendukung percaya bahwa ini akan meningkatkan partisipasi demokratis. Perubahan cepat selama sesi-sesi tersebut menyoroti urgensi namun menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tantangan legislatif ini menekankan perlunya transparansi dan inklusivitas, istilah kunci dalam mengoptimalkan proses demokrasi dan memastikan kepercayaan publik. Mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk menyempurnakan undang-undang pemilu secara efektif sesuai dengan mandat konstitusional.

Implikasi untuk Pemilu Mendatang

Pembatalan RUU Pilkada dan tantangan hukum berikutnya menyoroti momen penting bagi lanskap pemilihan Indonesia. Anda sedang menyaksikan skenario di mana revisi yang diusulkan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dapat secara signifikan mempengaruhi pemilihan daerah 2024.

Ketidakpastian hukum tentang kelayakan calon dan proses pemilihan dapat menyebabkan perselisihan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem. Lingkungan yang tidak dapat diprediksi ini dapat menghalangi baik calon maupun pemilih untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatasi ambang batas pencalonan menjadi 25% dari kursi parlemen adalah upaya untuk membatasi praktik politik yang tidak sehat. Namun, upaya DPR untuk menyesuaikan ambang batas ini dapat menyebabkan tantangan hukum lebih lanjut, membuat kerangka pemilu menjadi lebih tidak stabil.

Perubahan cepat dalam undang-undang pemilu selama sesi legislatif menciptakan kebingungan dan menghalangi keterlibatan politik.

Sangat penting bagi Anda untuk memahami pentingnya pengawasan terus-menerus terhadap perubahan legislatif ini. Memastikan kepatuhan terhadap mandat konstitusional adalah penting untuk menjaga integritas pemilu.

Seiring Indonesia bergerak maju, legitimasi pemilu di masa depan bergantung pada navigasi tantangan ini secara efektif, sehingga memastikan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

Peran Keterlibatan Masyarakat Sipil

Ketika memeriksa peran keterlibatan masyarakat sipil dalam lanskap pemilu Indonesia, jelas bahwa organisasi-organisasi ini sangat penting dalam mendorong reformasi demokratis dan akuntabilitas.

Anda mungkin telah memperhatikan bagaimana kelompok-kelompok seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) berada di garis depan, mengkritisi usulan legislatif dan mendorong langkah-langkah anti-korupsi. Usaha mereka sangat penting dalam memastikan transparansi, terutama dalam pencalonan kandidat.

Mobilisasi baru-baru ini terhadap usulan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) adalah bukti dari pengaruh ini.

Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memobilisasi protes publik, mencerminkan ketidakpuasan yang meluas terhadap transparansi pemerintah. Demonstrasi yang dipimpin mahasiswa yang berhasil menghentikan revisi undang-undang tersebut menyoroti kekuatan aksi kolektif dan meningkatkan kesadaran publik tentang proses politik.

Kesimpulan

Anda telah melihat bagaimana perubahan terhadap undang-undang pemilu dapat memicu protes dan mengguncang kepercayaan demokrasi. Tetapi apa artinya ini untuk masa depan? Proses legislatif penuh dengan tantangan, membuat kita bertanya-tanya: Akankah perubahan ini memperkuat demokrasi atau merusaknya? Ketika masyarakat sipil terlibat lebih dalam, implikasi untuk pemilu mendatang tergantung dalam keseimbangan. Tetaplah mengikuti, karena kisah demokrasi kita jauh dari selesai. Apakah Anda akan siap untuk bertindak ketika saatnya tiba?

Related Topics:Demokrasi Indonesia Kontroversi Politik UU Pemilu

Up Next

Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia – Langkah Konkret Menuju Tata Kelola yang Bersih

Don't Miss

Pemerintah Memperkuat Regulasi Media Sosial Menjelang Pemilihan

Click to comment

Politik

Trump Ingin AS Memiliki 50% Saham TikTok

Negosiasi kepemilikan 50% saham TikTok oleh AS dapat mengubah hubungan internasional—apa yang akan terjadi selanjutnya?

Perintah eksekutif Trump bertujuan agar AS memperoleh 50% saham TikTok, mencerminkan peningkatan kekhawatiran keamanan nasional di tengah ketegangan AS-Cina. Langkah ini termasuk penundaan 75 hari dalam larangan TikTok yang potensial, memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai alat diplomasi. Strategi kepemilikan TikTok menimbulkan implikasi ekonomi yang signifikan, terutama mengingat nilai dan basis pengguna Amerika yang besar yang lebih dari 170 juta. Hasil dari negosiasi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan membentuk hubungan AS-Cina. Seiring berkembangnya situasi, persimpangan antara teknologi dan diplomasi terus berkembang. Wawasan lebih lanjut menyinari dinamika rumit yang sedang berlangsung.

Daftar Isi

Ikhtisar Perintah Eksekutif

Seiring meningkatnya ketegangan antara AS dan China, perintah eksekutif Trump pada 20 Januari 2025, mengambil langkah penting terkait isu kepemilikan TikTok yang kontroversial.

Perintah eksekutif tersebut menjelaskan tentang penundaan 75 hari dalam larangan TikTok, bertujuan agar AS dapat mengakuisisi 50% sahamnya. Langkah ini berfungsi sebagai taktik negosiasi strategis, memanfaatkan potensi nilai aplikasi tersebut, yang Trump perkirakan bernilai ratusan miliar.

Dengan memposisikan negosiasi TikTok sebagai alat tawar-menawar diplomatik, perintah tersebut menandai pergeseran mendasar dalam kebijakan luar negeri AS, menuntut ekuitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari perusahaan milik asing.

Namun, kegagalan mencapai kesepakatan dengan China dapat menyebabkan penurunan nilai TikTok dan pembaruan larangan, yang semakin mempersulit strategi negosiasi.

Implikasi Ekonomi dan Diplomatik

Saat upaya untuk kepemilikan saham TikTok oleh AS terungkap, implikasi ekonomi dan diplomatik membawa bobot signifikan dalam konteks yang lebih luas dari hubungan AS-China.

Strategi Trump untuk mengontrol 50% dari TikTok menyoroti kekhawatiran atas keamanan nasional dan mencerminkan tren yang berkembang dari penggunaan hubungan perdagangan sebagai leverage. Valuasi aplikasi, yang berpotensi mencapai ratusan miliar, menekankan pentingnya ekonomi dan urgensi untuk usaha patungan dengan China.

Tanpa kesepakatan, TikTok berisiko kehilangan nilai, mempengaruhi konsumen AS dan pasar teknologi.

Selain itu, tarif impor yang diusulkan yang terkait dengan negosiasi ini bisa memperburuk hubungan bilateral, menunjukkan keseimbangan yang halus antara menekan tekanan ekonomi dan memfasilitasi dialog diplomatik untuk menavigasi dinamika kompleks ini.

Peran TikTok di Pasar AS

Perdebatan yang berlangsung mengenai kepemilikan TikTok menekankan peranan pentingnya di pasar AS. Dengan lebih dari 170 juta pengguna Amerika, TikTok menggerakkan keterlibatan yang signifikan, terutama di kalangan demografi yang lebih muda. Aplikasi ini tidak hanya telah mengubah cara interaksi merek dengan konsumen tetapi juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan lebih dari 7 juta usaha kecil untuk berkembang.

Demografi Pengguna	Keterlibatan TikTok
Usia 18-24	Interaksi harian tinggi
Usia 25-34	Meningkatkan loyalitas merek
Usia 35-44	Basis pengguna yang berkembang
Usia 45+	Keterlibatan yang muncul

Sentimen publik tetap mayoritas positif meskipun ada pengawasan. Pengguna telah menunjukkan ketahanan, beradaptasi dengan ketidakpastian sambil menekankan pentingnya platform dalam mendorong keterlibatan merek lokal dan pengeluaran konsumen.

Politik

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menggelar Sidang Pra-peradilan untuk Hasto dari PDIP Terhadap KPK

Cegah krisis kepercayaan publik, sidang praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengungkap fakta penting tentang dugaan korupsi. Apa yang akan terungkap?

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengadakan sidang praperadilan untuk Hasto, tokoh kunci di partai PDI-Perjuangan, pada tanggal 21 Januari 2025. Hakim ketua Djuyamto akan menilai legalitas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan tuduhan suap yang berkaitan dengan penunjukan Harun Masiku. Tim hukum Hasto berencana menantang bukti yang diperoleh selama pencarian terbaru. Kasus ini tidak hanya menguji masa depan politik Hasto tetapi juga membawa implikasi penting bagi kepercayaan publik terhadap PDI-Perjuangan di tengah pengawasan yang berkelanjutan terhadap korupsi politik. Hasilnya dapat mempengaruhi langkah akuntabilitas yang lebih luas dalam politik Indonesia. Perkembangan lebih lanjut ditunggu.

Daftar Isi

Rincian Sidang Pra-peradilan

Sidang prapengadilan pertama untuk Hasto Kristiyanto dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 11:00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Hakim Djuyamto yang akan memimpin proses persidangan.

Proses prapengadilan ini bertujuan untuk menilai legalitas tindakan yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto, yang menghadapi allegasi serius.

Tim hukum-nya akan memiliki kesempatan untuk menentang dakwaan yang dikenakan kepadanya, mempertanyakan bukti yang dikumpulkan selama penggeledahan di kediamannya.

Prosedur pengadilan selama sidang ini akan sangat krusial, karena hasilnya dapat mempengaruhi tidak hanya penyelidikan yang sedang berlangsung tetapi juga iklim politik yang mengelilingi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan masa depan Hasto dalam politik.

Alasan dan Investigasi

Menghadapi tuduhan serius, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terlibat dalam sebuah penyelidikan korupsi yang menimbulkan kekhawatiran besar mengenai integritas politik.

Tuduhan terhadapnya meliputi:

Tuduhan suap terkait dengan penunjukan Harun Masiku ke DPR RI.
Tuduhan membocorkan informasi tentang operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Klaim bahwa dia memerintahkan para asistennya untuk melakukan penghancuran bukti terkait dengan kasus tersebut.
Pencarian KPK di kediaman Hasto, di mana penyidik mengumpulkan berbagai dokumen dan materi elektronik.

Pemeriksaan awal Hasto terjadi pada tanggal 13 Januari 2025, saat ia mempersiapkan sidang praperadilan yang menantang legalitas tindakan KPK terhadapnya.

Implikasi Politik dan Reaksi

Implikasi politik yang signifikan mengelilingi sidang praperadilan Hasto Kristiyanto yang akan datang, yang dijadwalkan pada 21 Januari 2025. Hasilnya dapat mengubah persepsi publik terhadap PDI-Perjuangan (PDIP) di tengah tuduhan korupsi yang berkelanjutan, mempengaruhi kepercayaan pemilih dan integritas partai. Keterlibatan Hasto dalam suap dan penghalangan keadilan menantang kredibilitas tokoh politik di Indonesia.

Aspek	Dampak terhadap PDIP	Reaksi Publik
Sidang Praperadilan Hasto	Potensi kehilangan kepercayaan	Peningkatan pengawasan
Tuduhan Korupsi	Memperpertanyakan integritas politik	Seruan untuk akuntabilitas
Tantangan KPK	Kredibilitas dipertaruhkan	Keinginan untuk reformasi

Seiring bertumbuhnya minat publik, kasus ini dapat menjadi preseden untuk akuntabilitas politik, membentuk penanganan masa depan terhadap tuduhan serupa dalam politik Indonesia.

Politik

Jokowi Mengakui Ia Sudah Merasa Rating Persetujuan Prabowo-Gibran Akan Tinggi

Dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan Jokowi, namun apa yang menjadi kunci di balik angka-angka ini?

Jokowi mengungkapkan kepercayaannya pada tingkat persetujuan tinggi administrasi Prabowo-Gibran, mencerminkan keyakinannya akan kemampuan mereka untuk mendapatkan resonansi dari publik. Survei terbaru, seperti Litbang Kompas, menunjukkan tingkat kepuasan yang mengesankan sebesar 80,9% di antara responden, memvalidasi pandangan Jokowi tentang sentimen publik. Ia mencatat bahwa umpan balik dari akar rumput selama kunjungan lapangannya mencerminkan hasil survei, menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan mereka. Apresiasi publik ini dapat memberdayakan administrasi untuk mengejar inisiatif ambisius, yang menurut Jokowi sangat penting untuk tata kelola masa depan. Wawasan tentang dinamika ini menawarkan perspektif berharga tentang lanskap politik yang akan datang.

Daftar Isi

Memahami Tingkat Persetujuan

Memahami tingkat persetujuan sangat penting untuk mengukur sentimen publik terhadap kinerja pemerintah, terutama karena mereka berfungsi sebagai barometer untuk stabilitas politik dan efektivitas.

Survei terbaru Litbang Kompas mengungkapkan tingkat persetujuan yang mengesankan sebesar 80,9% untuk administrasi Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama mereka, menonjolkan persepsi publik yang kuat. Dilakukan dengan sampel yang secara statistik representatif dari 1.000 responden di 38 provinsi, survei ini menggunakan metodologi yang ketat, memastikan tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan hanya 3,10%.

Analisis statistik seperti itu memperkuat keandalan angka-angka tersebut. Tingkat persetujuan yang tinggi dapat mempengaruhi dinamika politik secara positif, meningkatkan inisiatif pemerintah dan mendorong dukungan publik yang lebih besar.

Pada akhirnya, memahami tingkat persetujuan ini sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan sentimen yang berlaku di antara populasi.

Wawasan Jokowi tentang Sentimen Publik

Di tengah antusiasme luas, Jokowi telah mencermati apresiasi publik yang tinggi terhadap kinerja Prabowo-Gibran selama keterlibatan mereka di tingkat akar rumput.

Survei Litbang Kompas baru-baru ini, menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 80.9% dalam 100 hari pertama mereka, menegaskan adanya pergeseran positif dalam persepsi publik.

Kunjungan lapangan Jokowi memperkuat temuan ini, mengungkapkan bahwa sebagian besar umpan balik dari akar rumput mencerminkan kepuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Persetujuan kuat ini menandakan penerimaan yang menguntungkan bagi administrasi baru, menyoroti pentingnya memahami wawasan akar rumput sebagai ukuran penting sentimen publik.

Dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan 3.10%, survei ini memberikan ukuran yang dapat diandalkan atas sikap nasional, memperkuat keyakinan Jokowi dalam efektivitas pendekatan Prabowo-Gibran terhadap pemerintahan.

Implikasi untuk Tata Kelola Masa Depan

Sementara tingkat persetujuan yang kuat sebesar 80,9% untuk administrasi Prabowo-Gibran menandakan dukungan publik, hal ini juga menetapkan panggung untuk implikasi kritis dalam tata kelola di masa depan.

Tingkat dukungan ini dapat memfasilitasi pelaksanaan inisiatif kebijakan yang ambisius, karena administrasi mungkin merasa diberdayakan untuk mengejar reformasi yang resonan dengan elektorat.

Wawasan Jokowi menekankan pentingnya keterlibatan publik; dengan aktif mendengarkan warga, pemerintah dapat menyempurnakan strateginya dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kepuasan publik yang berkelanjutan sangat vital untuk kesuksesan tata kelola, yang bisa berubah menjadi dukungan yang meningkat selama pemilihan umum mendatang.

Survei reguler akan sangat penting untuk melacak tingkat persetujuan, memungkinkan administrasi untuk beradaptasi secara dinamis terhadap sentimen publik yang berubah dan memastikan keselarasan berkelanjutan dengan prioritas nasional.