Sosial
Kemajuan dalam Kesetaraan Gender di Indonesia – Apa Saja yang Telah Dicapai?
Jelajahi kemajuan kesetaraan gender di Indonesia, dari peningkatan literasi hingga kewirausahaan perempuan, tetapi tantangan masih ada. Temukan lebih lanjut di sini.
Anda telah melihat kemajuan yang mengesankan dalam kesetaraan gender di Indonesia, seperti peningkatan tingkat melek huruf perempuan menjadi 93% dan Indeks Paritas Gender sebesar 1,00 untuk partisipasi sekolah pemuda. Kerangka hukum telah membuka jalan bagi perwakilan perempuan, tetapi dengan 17,1% di parlemen, masih ada ruang untuk perbaikan. Tantangan tetap ada, terutama di daerah pedesaan di mana norma budaya membatasi pendidikan dan peluang anak perempuan. Selain itu, peningkatan kewirausahaan perempuan dan inisiatif dukungan bertujuan untuk mengatasi hambatan ekonomi. Meskipun ada kemajuan ini, upaya yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi disparitas dan memberdayakan perempuan dalam politik, pendidikan, dan bisnis. Lebih banyak wawasan menanti untuk dieksplorasi.
Kemajuan Pendidikan untuk Perempuan
Dalam hal kemajuan pendidikan untuk perempuan, Indonesia telah melihat kemajuan signifikan selama beberapa dekade terakhir. Tingkat literasi telah meningkat secara signifikan, dengan 93% perempuan sekarang melek huruf. Peningkatan ini adalah bagian dari tren yang lebih luas di mana Indeks Paritas Gender (GPI) untuk partisipasi sekolah mencapai 1.00 untuk anak-anak usia 7-12 tahun pada tahun 2019, mencerminkan tingkat pendaftaran yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Ini menandai peningkatan substansial dari tahun 1970-an, ketika GPI adalah 0.89, menyoroti kesenjangan gender masa lalu dalam akses pendidikan. Pengembangan identitas merek unik dalam program pendidikan telah memainkan peran dalam membuat lingkungan belajar lebih inklusif dan menarik bagi siswa perempuan. Namun, Anda mungkin sudah menyadari bahwa tantangan masih ada. Anak perempuan di daerah pedesaan masih menghadapi hambatan signifikan, yang menyebabkan tingkat putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Ini menunjukkan bahwa, meskipun statistik nasional menunjukkan kesetaraan, disparitas regional tetap ada. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan inisiatif seperti beasiswa yang ditargetkan untuk meningkatkan pendaftaran perempuan di pendidikan tinggi. Upaya ini dilengkapi dengan program komunitas dan kemitraan LSM, yang telah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak perempuan dan meningkatkan akses di daerah terpencil.
Disparitas Gender Regional
Kesenjangan gender regional dalam pendidikan tetap menjadi tantangan signifikan di Indonesia, meskipun ada kemajuan nasional. Di daerah seperti Sukamara, Kalimantan Tengah, kehadiran sekolah anak laki-laki hanya 61% dibandingkan dengan 95% untuk anak perempuan usia 16-18 tahun. Sebaliknya, di Probolinggo, Jawa Timur, anak laki-laki menghadiri sekolah dengan tingkat 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Ketidaksesuaian ini menyoroti distribusi peluang pendidikan yang tidak merata di seluruh negeri. Indeks Paritas Gender (GPI) untuk partisipasi sekolah memang mencapai 1,00 untuk usia 7-12 tahun pada tahun 2019, menunjukkan pendaftaran yang seimbang di tingkat nasional. Namun, daerah pedesaan masih menunjukkan kesenjangan gender yang persisten. Kendala ekonomi sering kali membuat keluarga di daerah ini memprioritaskan pendidikan anak laki-laki, memperburuk tingkat putus sekolah di kalangan anak perempuan. Faktor ekonomi ini memainkan peran penting dalam membentuk akses pendidikan, sering kali mengesampingkan pencapaian paritas gender. Selain itu, faktor seperti perkawinan anak secara signifikan mempengaruhi peluang pendidikan anak perempuan. Misalnya, di Sulawesi Barat, 34,2% wanita berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, yang berkorelasi dengan penurunan partisipasi sekolah. Norma sosial dan kekhawatiran keamanan semakin membatasi akses pendidikan anak perempuan, karena mereka menghadapi risiko pelecehan yang lebih besar, terutama di mana infrastruktur dan sumber daya kurang. Memahami kesenjangan regional ini penting untuk intervensi yang terarah. Selain itu, layanan desain grafis dapat dimanfaatkan untuk membuat kampanye pendidikan yang berdampak yang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan.
Kerangka Hukum dan Kebijakan
Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender berakar pada kerangka hukum yang kuat, yang ditopang oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1984. Undang-undang ini sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, dengan fokus pada penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ini adalah langkah dasar, tetapi perjalanannya tidak berakhir di sana.
Pemerintah telah memberlakukan kebijakan seperti mandat untuk setidaknya 30% perwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan, karena hanya 17,1% dari perwakilan terpilih adalah perempuan dalam pemilihan terakhir, menyoroti ketidakcocokan antara kebijakan dan praktik nyata.
Selain itu, peraturan menteri seperti No. 15/2008 dan No. 67/2011 sangat penting dalam mempromosikan kesetaraan gender. Mereka bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam peran pemerintahan dan pengambilan keputusan, namun inkonsistensi regional dalam implementasi tetap ada.
Program seperti Dana Desa menargetkan kesejahteraan perempuan di pedesaan, meningkatkan peluang ekonomi melalui inisiatif berbasis komunitas. Meski ada upaya ini, penegakan kebijakan gender yang efektif memerlukan advokasi dan pemantauan yang berkelanjutan.
Kerangka hukum dan kebijakan saat ini sudah cukup besar, tetapi memerlukan penerapan yang ketat. Dengan berfokus pada konsistensi pelaksanaan di seluruh daerah, Anda dapat membantu menjembatani kesenjangan antara undang-undang yang ambisius dan realitas kesetaraan gender di Indonesia. Misalnya, solusi khusus untuk kebutuhan industri yang beragam dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi perempuan di berbagai sektor.
Perwakilan Perempuan dalam Politik
Mencapai kesetaraan gender dalam peran politik bukanlah tugas yang mudah, dan angka-angka menunjukkan bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kebijakan tindakan afirmatif Indonesia mewajibkan minimal 30% kandidat perempuan dalam pemilihan legislatif. Namun, tingkat keberhasilan untuk kandidat perempuan hanya sekitar 22%, menunjukkan tantangan signifikan yang masih ada. Meskipun ada kerangka hukum ini, representasi perempuan yang sebenarnya di parlemen Indonesia hanya 17,1% pada pemilihan terakhir. Angka-angka ini mengungkapkan kesenjangan antara niat kebijakan dan hasil dunia nyata. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kesenjangan ini ada. Sebagian dari masalahnya terletak pada hambatan struktural dan sosial yang dihadapi perempuan, yang membatasi peluang mereka untuk berhasil dalam pemilihan. Ada juga kebutuhan akan upaya berkelanjutan untuk mempromosikan peran perempuan dalam politik, terutama dalam posisi pengambilan keputusan pusat, di mana kurangnya representasi terlihat. Meningkatkan kontribusi perempuan dan partisipasi dalam politik bukan hanya tentang keadilan; itu sangat penting untuk mencapai tujuan nasional dan memastikan kesetaraan gender dalam pemerintahan.
Inisiatif Kesetaraan di Masa Depan
Sementara perjalanan menuju kesetaraan gender dalam politik terus berlanjut, Indonesia juga fokus pada inisiatif yang lebih luas untuk kesetaraan di masa depan. Elemen kunci adalah meningkatkan penganggaran yang responsif gender. Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan, memprioritaskan kesempatan yang setara untuk perempuan dan anak perempuan. Komitmen finansial ini bertujuan untuk mengatasi disparitas yang ada dalam akses dan partisipasi.
Investasi dalam infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, sangat penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak perempuan. Dengan menargetkan disparitas lokal, Indonesia dapat memastikan lebih banyak anak perempuan menyelesaikan pendidikan mereka.
Pelatihan guru tentang praktik yang peka gender merupakan langkah penting lainnya. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang mendukung kesejahteraan dan keberhasilan akademik anak perempuan.
Kolaborasi dengan LSM pada inisiatif komunitas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak perempuan. Upaya ini juga bertujuan untuk mengatasi hambatan ekonomi yang sering mencegah anak perempuan bersekolah.
Strategi masa depan akan menekankan pada promosi pendidikan STEM untuk anak perempuan dan meningkatkan kepemimpinan perempuan di sekolah. Dengan melakukan ini, Indonesia berharap dapat menjembatani kesenjangan gender di bidang teknis dan memberdayakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, mendorong kesetaraan gender jangka panjang.
Selain itu, fokus pada peningkatan visibilitas bisnis dan kehadiran online dapat memainkan peran signifikan dalam memberdayakan pengusaha perempuan, menyediakan alat dan platform bagi mereka untuk berkembang di pasar yang kompetitif.
Kesimpulan
Bayangkan sebuah taman di mana setiap bunga mewakili langkah menuju kesetaraan gender di Indonesia. Anda telah melihat kelopak kemajuan pendidikan mekar, meskipun beberapa ketimpangan regional masih melemparkan bayangan. Kerangka hukum bertindak sebagai batang yang kokoh, mendukung mekarnya representasi politik perempuan. Saat Anda merawat taman ini, inisiatif masa depan akan menjadi sinar matahari dan air, yang penting untuk pertumbuhan. Bersama-sama, Anda dapat membudidayakan lanskap di mana setiap bunga tumbuh subur dalam harmoni dan kesetaraan.
Sosial
Proposal untuk Layanan Derek Whatsapp 24 Jam, Warga: Kasihan Pedagang Sayur, Membawa Barang Berat Hanya untuk Didenda
Yakin akan dampak negatif dari proposal towing 24 jam, warga merasa kasihan pada para penjual sayur yang tertekan oleh denda tinggi yang merugikan. Apa solusinya?
Proposal untuk layanan derek WhatsApp 24 jam telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi pedagang sayur. Mereka menghadapi denda yang meningkat karena penegakan aturan yang ketat terus berlanjut, berdampak pada mata pencaharian mereka selama penjualan penting di pagi hari. Banyak warga merasa empati terhadap pedagang-pedagang ini, mengakui peran penting mereka dalam komunitas. Saran untuk mengurangi tekanan finansial mereka termasuk membatasi jam penilangan dan menjaga kehadiran polisi yang terlihat untuk penegakan hukum yang seimbang. Anggota komunitas menyerukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk mendukung para pedagang sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Menjelajahi solusi potensial ini mengungkapkan bagaimana komunitas dapat mendukung baik penegakan hukum maupun ekonomi lokal.
Dampak pada Pedagang Sayur
Implementasi sistem tiket elektronik 24 jam berdampak signifikan terhadap pedagang sayur lokal, yang umumnya beroperasi di awal pagi.
Pedagang ini menghadapi tantangan yang meningkat karena pemantauan terus-menerus dapat mengakibatkan lebih banyak denda, yang memperburuk keuangan mereka yang sudah terbatas. Banyak dari mereka mengandalkan penjualan di pagi hari untuk menopang kehidupan mereka, dan ketakutan akan sanksi sangat membebani mereka.
Warga telah meminta keadilan dalam pemberian tiket, mendesak otoritas untuk mempertimbangkan penyesuaian jam penegakan untuk melindungi pekerja penting ini. Mereka berpendapat bahwa keseimbangan diperlukan, di mana hukum lalu lintas ditegakkan tanpa menghukum mereka yang berkontribusi pada pasokan makanan komunitas.
Diskusi juga menyarankan bahwa kehadiran polisi yang terlihat dapat membantu memastikan kepatuhan sekaligus mengurangi tekanan yang tidak perlu pada pedagang yang bekerja keras.
Kekhawatiran dan Saran Komunitas
Meskipun banyak warga mendukung kebutuhan penegakan hukum lalu lintas, kekhawatiran muncul mengenai dampak negatif dari sistem tiket elektronik 24 jam terhadap pekerja pagi hari, terutama pedagang sayur.
Mereka berargumen bahwa sistem ini dapat memberikan tekanan berlebih pada mereka yang mengandalkan jam-jam awal untuk mata pencaharian mereka.
Anggota komunitas menyarankan keseimbangan penegakan hukum yang mempertimbangkan para pekerja ini:
- Batasi jam tiket untuk mengurangi tekanan finansial.
- Terapkan penilangan manual bersamaan dengan sistem elektronik untuk fleksibilitas.
- Pertahankan kehadiran polisi yang terlihat untuk mencegah pelanggaran.
- Dorong evaluasi berkelanjutan berdasarkan umpan balik komunitas.
Warga percaya bahwa penyesuaian jam tiket dapat membantu mendukung pekerja esensial sambil memastikan hukum lalu lintas ditegakkan secara efektif.
Solusi dan Penyesuaian Potensial
Untuk mengatasi kekhawatiran pekerja pagi hari, anggota masyarakat mengusulkan beberapa penyesuaian pada jam penerbitan tiket sistem Cakra Presisi.
Mereka mendukung jadwal yang mempertimbangkan kebutuhan khusus para pekerja esensial, seperti pedagang sayur, yang sering mengalami tekanan berlebih dari pemantauan yang terus-menerus.
Dengan memasukkan masukan dari komunitas, penyesuaian tiket ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial bagi mereka yang menyediakan layanan vital selama jam-jam awal.
Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sistem terhadap pelanggaran lalu lintas juga akan memainkan peran dalam membentuk modifikasi di masa depan.
Selain itu, kampanye edukasi bisa meningkatkan kesadaran tentang proses tiket baru, mendorong mengemudi yang bertanggung jawab sambil menyeimbangkan penegakan hukum dengan realitas kehidupan lokal.
Sosial
Siswa SD di Nias Mengeluh Kekurangan Guru, Wali Kota Teddy Segera Bertindak
Akhirnya, siswa SD di Nias mengeluhkan kekurangan guru; tindakan cepat Walikota Teddy Wijaya membuka jalan bagi solusi yang mungkin belum terpikirkan.
Siswa-siswa sekolah dasar di Nias telah mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kekurangan guru yang berkelanjutan, dengan beberapa di antara mereka menghadiri sekolah tanpa mendapatkan pengajaran selama satu bulan penuh. Sebagai tanggapan, Walikota Teddy Indra Wijaya bertindak cepat dengan mengirimkan sebuah tim untuk mengevaluasi situasi dan berinteraksi dengan warga setempat. Ia mengakui tantangan geografis yang mempengaruhi pendidikan dan menekankan kebutuhan mendesak akan perekrutan guru. Solusi yang diusulkan termasuk membangun perumahan untuk guru, membangun jembatan kaki, dan memperkenalkan insentif bagi pendidik di daerah terpencil. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di komunitas tersebut, mengungkapkan masalah yang lebih dalam dan solusi potensial yang belum dieksplorasi.
Keluhan dan Tantangan Mahasiswa
Bagaimana cara siswa dapat berkembang dalam lingkungan di mana guru sering tidak hadir? Di SD Negeri 078481 Ulunaai Hiligoo di Nias, siswa sekolah dasar menghadapi kenyataan yang menakutkan ini. Selama satu bulan penuh, mereka melaporkan tidak ada guru yang hadir, sangat menghambat pendidikan mereka.
Sebuah video viral menunjukkan kekecewaan mereka, menyoroti bahwa ketika guru muncul, mereka hanya membunyikan bel tanpa memberikan pengajaran. Kurangnya keterlibatan ini merampas hak siswa atas pendidikan dasar dan kesempatan belajar yang layak.
Perjalanan berat ke sekolah—menghabiskan waktu 2,5 sampai 3 jam dan menyeberangi 13 sungai—menambah tantangan mereka. Kekurangan guru yang berkelanjutan meningkatkan stres emosional di antara siswa, menekankan kebutuhan mendesak akan kesetaraan pendidikan dan sumber daya untuk mendukung pendidikan pedesaan dan memastikan hak setiap anak untuk belajar.
Tanggapan dan Keterlibatan Pemerintah
Meskipun para siswa di SD Negeri 078481 Ulunaai Hiligoo menghadapi tantangan yang signifikan karena tidak adanya guru, pemerintah lokal telah merespons dengan cepat.
Walikota Teddy Indra Wijaya segera mengirimkan tim pada tanggal 18 Januari 2025, untuk menilai situasi setelah mendengar kekhawatiran siswa yang dibagikan di media sosial. Mengakui tantangan geografis, walikota menyampaikan rasa terima kasih atas keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut.
Warga lokal, orang tua, dan wali murid telah aktif terlibat dalam diskusi dengan pemerintah, menekankan perlunya perekrutan guru dan peningkatan kondisi sekolah.
Sekretariat Kabinet juga menyoroti pentingnya umpan balik komunitas, mendorong advokasi yang berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan pendidikan terpenuhi.
Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen kuat untuk meningkatkan pendidikan di wilayah tersebut.
Solusi yang Diusulkan dan Rencana Masa Depan
Untuk mengatasi masalah kekurangan guru di SD Negeri 078481 Ulunaai Hiligoo, pemerintah lokal telah mengusulkan serangkaian solusi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan retensi guru dan akses pendidikan bagi siswa. Inisiatif utama termasuk pembangunan perumahan guru di lingkungan sekolah dan pembangunan jembatan pejalan kaki untuk memudahkan siswa menyeberangi medan yang sulit. Selain itu, pemerintah berencana untuk memperkenalkan tunjangan daerah terpencil untuk memberi insentif kepada guru yang mengajar di daerah tersebut. Penyediaan listrik juga masuk dalam agenda untuk meningkatkan kondisi belajar. Koordinasi efektif dengan lembaga terkait akan sangat penting untuk melaksanakan solusi ini.
Inisiatif | Tujuan |
---|---|
Perumahan Guru | Meningkatkan retensi |
Pembangunan Jembatan | Meningkatkan akses siswa |
Tunjangan Daerah Terpencil | Mendorong rekrutmen |
Penyediaan Listrik | Meningkatkan lingkungan belajar |
Koordinasi dengan Lembaga | Mengatasi disparitas pendidikan |
Sosial
Kisah Pegawai Negeri di Bandung Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Istrinya Hingga Mengalami Cedera Parah
Patah hati dan wajah berdarah, kisah Calvin, pegawai negeri sipil di Bandung, menggugah pertanyaan: siapa yang melindungi pria dari kekerasan rumah tangga?
Calvin, seorang pegawai negeri dari Bandung, menjadi korban kekerasan domestik parah yang dilakukan oleh istrinya. Penyalahgunaan tersebut menyisakan luka di wajahnya yang tampak, menimbulkan kekhawatiran publik ketika saudaranya membagikan gambar di internet. Meskipun kekerasan tersebut semakin meningkat, keluarga Calvin tetap tidak menyadari karena adanya hambatan komunikasi dalam pernikahan tersebut. Insiden ini menyoroti perjuangan unik yang dihadapi oleh korban laki-laki dalam masyarakat yang sering mengabaikan mereka, menekankan kebutuhan akan layanan dukungan yang disesuaikan. Kelompok advokasi kini menyerukan peningkatan kesadaran dan akses sumber daya untuk semua gender. Pemahaman lebih lanjut tentang kasus ini mengungkapkan implikasi yang lebih luas.
Latar Belakang Insiden
Calvin, seorang pegawai negeri dari Bandung Barat, mengalami kekerasan domestik parah dari istrinya, yang menyebabkan luka-luka yang tampak di wajahnya.
Insiden yang mengganggu ini terjadi di Ciparay, Bandung, sekitar seminggu sebelum ia membuat laporan polisi pada tanggal 15 Januari.
Keluarga Calvin tidak mengetahui kekerasan yang berlangsung, terutama karena adanya hambatan komunikasi dalam pernikahan, yang menghambat diskusi terbuka tentang masalah pribadi.
Situasi tersebut menarik perhatian publik ketika saudara Calvin membagikan gambar-gambar luka di media sosial, memicu diskusi tentang kekerasan domestik.
Meskipun situasinya sangat serius, Calvin kemudian mencabut laporannya ke polisi, dengan menyebutkan kesalahan pribadi dan keinginan untuk damai.
Keputusan ini menyoroti kompleksitas yang sering dihadapi korban dalam menavigasi keadaan mereka.
Dukungan dan Respons Korban
Sementara banyak orang mungkin memandang kekerasan dalam rumah tangga cenderung mempengaruhi wanita, kasus Calvin menekankan perlunya sistem dukungan yang komprehensif yang mengatasi tantangan unik korban pria.
Kelompok advokasi menekankan pentingnya sumber daya korban dan dukungan penjangkauan yang disesuaikan untuk semua jenis kelamin, menyoroti kebutuhan akan saluran pelaporan yang aman dan rahasia. Peningkatan aksesibilitas bantuan sangat penting, karena stigma masyarakat seringkali menghalangi pria untuk mencari bantuan.
Perlindungan hukum harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap korban menerima dukungan dan keadilan yang memadai. Selain itu, kampanye kesadaran publik harus mendidik masyarakat tentang kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga, menghilangkan kesalahpahaman tentang viktimisasi pria.
Dialog berkelanjutan mengenai kesehatan mental dan resolusi konflik sangat penting untuk memberdayakan individu dan mencegah insiden kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.
Implikasi Sosial dan Kesadaran
Bagaimana masyarakat memandang korban pria dari kekerasan domestik, dan apa implikasinya terhadap kesadaran dan dukungan? Kasus Calvin di Bandung menggambarkan stigma yang meluas seputar pemangsaan pria, yang berakar pada stereotip gender.
Stigma ini menghambat advokasi korban dan seringkali membuat pria tanpa sistem dukungan yang memadai.
- Peningkatan visibilitas korban pria dapat menantang stereotip yang merugikan.
- Kelompok advokasi mendorong perlindungan hukum yang komprehensif untuk semua korban.
- Kampanye pendidikan sangat penting untuk membentuk kembali persepsi masyarakat.
- Percakapan tentang kesehatan mental dan resolusi konflik harus mencakup pengalaman pria.
Upaya-upaya ini bertujuan untuk mendorong dialog inklusif, memastikan bahwa semua korban, tanpa memandang gender, menerima dukungan yang mereka butuhkan dan layak dapatkan.
-
Lingkungan4 hari ago
Peneliti Temukan Spesies Baru Kutu Air Raksasa, Dinamakan Darth Vader
-
Kesehatan3 hari ago
Apa Saja Penyakit yang Dapat Diatasi dengan Mengonsumsi Air Kelapa Secara Rutin? Berikut 6 di Antaranya
-
Olahraga3 hari ago
Hasil Liga 1: Balotelli Cetak Gol di Injury Time, PSM Hindari Kekalahan
-
Teknologi3 hari ago
Pemberitahuan Canggih ETLE Kini Dikirim Melalui WhatsApp
-
Nasional4 hari ago
Pembaruan Kebakaran di Plaza Glodok: 6 Jenazah Berhasil Dievakuasi, 14 Masih Hilang
-
Lingkungan1 minggu ago
Tren Transportasi Berkelanjutan – Dampak Teknologi Hijau terhadap Sistem Transportasi Global 2025
-
Kesehatan5 hari ago
Siswa Sekolah Dasar di Sukoharjo Keracunan Makanan dari Makanan Bergizi Gratis
-
Nasional24 jam ago
Nenek di Bogor Meninggal Setelah Tertimpa Mobil yang Jatuh dari Tebing