Koalisi Sipil Serbu Ruang Rapat Komite Kerja RUU TNI di Hotel Jakarta Pusat

Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerbu ruang pertemuan di Hotel Fairmont di Jakarta Pusat pada 15 Maret 2025, untuk memprotes diskusi tertutup mengenai revisi UU TNI. Kami, sebagai anggota koalisi ini, merasakan urgensi kolektif untuk menyuarakan penolakan kami terhadap kurangnya transparansi dalam proses yang dapat berdampak signifikan terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia.

Revisi UU TNI bukan hanya masalah legislatif; ia mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat yang vital dalam masyarakat demokratis.

Saat kami memasuki ruang pertemuan, Andri Yunus, perwakilan kami, langsung menghadapi para anggota legislatif, menekankan kebutuhan akan keterlibatan publik dalam diskusi yang mempengaruhi kehidupan kami. Kehadirannya adalah langkah strategis dalam taktik protes kami, bertujuan untuk memecahkan penghalang kerahasiaan yang mengelilingi proses revisi. Namun, personel keamanan segera mengintervensi, dengan paksa mengeluarkannya dari ruangan. Tindakan ini hanya memperkuat tekad kami dan menyoroti diskoneksi antara para pembuat undang-undang dan warga yang mereka layani.

Di luar, pendukung kami terus meneriakkan keberatan terhadap revisi yang diusulkan, menuntut transparansi dan akuntabilitas militer. Suasana dipenuhi dengan rasa urgensi, saat kami mengungkapkan kekhawatiran kami tentang kemungkinan pemulihan fungsi ganda (dwifungsi) dari Tentara Nasional Indonesia. Pemulihan seperti itu dapat mengaburkan batasan antara otoritas militer dan sipil, menggoyahkan esensi dari prinsip-prinsip demokratis kami.

Taktik protes kami disengaja; kami bertujuan untuk menarik perhatian baik media maupun publik. Dengan tegas melawan diskusi tertutup, kami berusaha mengingatkan para pembuat undang-undang bahwa tindakan mereka harus mencerminkan kehendak rakyat. Langkah keamanan yang ditingkatkan dan penutupan pintu ruang pertemuan hanya bertindak untuk memperkuat pesan kami: transparansi tidak dapat dicapai melalui kerahasiaan.

Saat kami berkumpul di luar, kami mengakui bahwa perjuangan kami melampaui peristiwa tunggal ini. Ini tentang mendorong lingkungan di mana masyarakat sipil dapat terlibat secara bermakna dengan kebijakan militer. Kami membayangkan masa depan di mana militer beroperasi di bawah akuntabilitas yang jelas, bebas dari bayang-bayang praktik masa lalu yang secara historis telah memarginalkan suara sipil.

Sebagai penutup, protes kami bukan hanya reaksi terhadap revisi UU TNI; itu adalah seruan untuk Indonesia yang lebih terbuka, adil, dan demokratis. Bersama, kami teguh dalam keyakinan kami bahwa transparansi dan akuntabilitas harus berada di garis depan setiap diskusi yang melibatkan aparatur keamanan nasional kita.