Daftar Proyek Era Jokowi yang Akan Dievaluasi oleh Prabowo, Termasuk Kepemilikan Aguan

Evaluasi Prabowo terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) era Jokowi termasuk inisiatif besar seperti Pantai Indah Kapuk 2 dan Aguan's Holdings. Tinjauan komprehensif ini bertujuan untuk memastikan proyek-proyek tersebut memenuhi standar regulasi dan memberikan manfaat bagi komunitas. Area fokus utama melibatkan dampak ekonomi, keberlanjutan, dan tantangan kepatuhan lokal, terutama mengenai lahan hutan lindung di PIK 2. Opini pemangku kepentingan mengungkapkan campuran dukungan dan kekhawatiran atas implikasi proyek tersebut bagi komunitas lokal. Hasil dari evaluasi ini bisa sangat membentuk upaya pengembangan di masa depan, menekankan kebutuhan untuk keselarasan dengan tujuan nasional dan regional. Wawasan lebih lanjut mengenai temuan proyek tertentu masih ditunggu.

Tinjauan Proses Evaluasi

Seiring berlangsungnya proses evaluasi, ini bertujuan untuk menilai secara kritis Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diwarisi dari administrasi Jokowi, memastikan mereka sejalan dengan tujuan pengembangan nasional dan regional.

Kriteria evaluasi berfokus pada kepatuhan regulasi, manfaat untuk komunitas, dan efektivitas dalam mendorong transportasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa lima proyek kunci, termasuk Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, sedang dalam pengawasan.

Perspektif para pemangku kepentingan beragam, dengan beberapa menyatakan kekhawatiran tentang dampak potensial terhadap komunitas lokal, sementara yang lain mendukung penilaian berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik dengan perencanaan ruang lokal (RTRW).

Tinjauan komprehensif ini bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan publik, memastikan proyek masa depan memenuhi standar regulasi dan kebutuhan komunitas.

Proyek Kunci yang Diawasi

Saat mengevaluasi proyek kunci yang diwarisi dari administrasi Jokowi, pemerintahan Prabowo memfokuskan pada lima inisiatif strategis yang menunjukkan janji sekaligus kontroversi.

Zona Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang di Bangka Belitung sedang diteliti atas dampak ekonominya, terutama berkaitan dengan potensi untuk merangsang pertumbuhan lokal.

Demikian pula, KEK Likupang di Sulawesi Utara ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan pengembangan regional.

Proyek Pantai Indah Kapuk 2, yang dikelola oleh Grup Agung Sedayu, menimbulkan kekhawatiran keberlanjutan karena lokasinya di lahan hutan lindung.

Selain itu, Tanjung Lesung dan KEK Lido dinilai atas kelayakan dan pengaruhnya secara keseluruhan terhadap ekonomi lokal, menonjolkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan integritas lingkungan.

Tantangan Regulasi dan Kepatuhan

Meskipun ada potensi manfaat ekonomi dari proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, tantangan regulasi dan kepatuhan yang signifikan mengancam kemajuan proyek tersebut.

Proyek ini menghadapi kompleksitas kepatuhan yang berasal dari pelanggaran perencanaan tata ruang regional (RTRW), seperti yang dihighlight oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Sekitar 1.500 hektar dalam area PIK 2 ditetapkan sebagai lahan hutan lindung, yang mempersulit kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Selain itu, ketiadaan penetapan area pariwisata dalam RTRW menyajikan hambatan regulasi yang membutuhkan revisi substansial terhadap dokumen perencanaan lokal. Kewenangan Kemenko Perekonomian atas status PSN menekankan pentingnya mengatasi masalah kepatuhan ini.

Tanpa pengajuan kembali revisi RTRW yang diperlukan oleh pemerintah lokal, kemajuan proyek tetap terancam.